Media Center, TanjungDalam – upaya meningkatkan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Senin (25/2) di Aula Penghulu Rasyid telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara PDAM Kabupaten Tabalong dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong
Naskah Nota Kesepakatan Bersama itu ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabalong Gde Made Pasek Swardhyana dengan Direktur PDAM Tabalong Abdul Bahid dihadaan Bupqti Tabalong Anang Syakfani. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang kemungkinan akan terjadi di BUMD PDAM Tabalong.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabalong Gde Made Pasek Swardhyana mengatakan, ruang lingkup kerjasama itu nantinya dapat berbentuk pemberian bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan dengan Surat Kuasa Khusus, memberikan pertimbangan hukum atau pendapat hukum lainnya dalam rangka mendukung kinerja PDAM Kabupaten Tabalong.
“Dengan kerjasama ini saya berhwrap PDAM jadi lebih profesional dalam melayani pelanggan yakni masyarakat ,” ucapnya.
Ia juga menekankan, Kejaksaan dalam posisi sebagai Jaksa Pengacara Negara atau JPN dapat mewakili pemerintah daerah sesuai dengan SKK yang disampaikan baik dalam proses non ligitasi maupun litigasi.
