Komisi II DPRD Kabupaten Tabalong untuk pertama kalinya melakukan rapat bersama dengan mitra kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong. Rapat kerja dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait program kerja dan penganggaran.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto, saat diwawancarai usai memimpin rapat bersama jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong di ruang rapat Sekretariat DPRD Tabalong, Rabu, 9 Oktober 2024.
Winarto menjelaskan bahwa dalam rapat ini pihaknya membahas terkait langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Tabalong untuk rencana kerja tahun 2025.
Yang mana, umumnya BPKAD hanya sebagai wadah untuk menampung dana dari sejumlah program yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.
Selain itu, pihak Komisi II juga menekankan agar pihak eksekutif dan juga legislatif menggelar kegiatan bimtek bersama terkait dengan aturan penganggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga baik eksekutif maupun legislatif memiliki perspektif yang sama untuk penggunaan anggaran daerah.
“Sejogjanya ada bimtek bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, khususnya di Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD, agar ke depan ada persamaan persepsi dalam mengelola keuangan daerah ini. Karena kadang kalau kita melakukan bimtek masing-masing, narasumber berbeda-beda. Di satu sisi, kita diperbolehkan menggunakan anggaran sebebasnya dalam koridor DPRD, namun pandangan eksekutif kadang tidak begitu. Kalau ada kesalahan, kemungkinan akan menimbulkan persoalan. Kami tidak ingin itu terjadi,” ujar Winarto, Ketua Komisi II DPRD Tabalong.
Berdasarkan paparan dari Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong, pada tahun anggaran 2025, BPKAD memiliki anggaran sebesar 448,8 miliar rupiah, yang terbagi ke dalam belanja operasional sebesar 116 miliar rupiah, belanja modal 9 miliar rupiah, belanja tak terduga sebesar 10 miliar rupiah, serta belanja transfer sebesar 313 miliar rupiah.
(Maria Ulfah/TV Tabalong)
