Pemerintah Kabupaten Tabalong bersama DPRD terus memperkuat sistem pengelolaan sampah seiring pertambahan jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan daerah. Salah satunya melalui rencana pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Bongkang, yang mendapat dukungan dana APBN.
Salah satu program strategis Pemkab Tabalong dalam pengelolaan sampah adalah rencana pembangunan TPST di Desa Bongkang. Proyek ini didukung pendanaan dari APBN melalui Kementerian PUPR dan diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menekan volume sampah di Tabalong.
Pembangunan TPST ini sejalan dengan target nasional untuk pengurangan sampah 30 persen dan penanganan 70 persen pada tahun 2025. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabalong, Erfin Nirza Siregar, menjelaskan saat ini rencana pembangunan TPST Bongkang masih dalam tahap penilaian di Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
“TPST sampai saat ini kami sedang dalam proses penilaian dari Asian Infrastructure Investment Bank atau Bank Investasi Infrastruktur Asia. Jadi ada loan yang akan diberikan ke Pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian PUPR, dalam hal ini Dirjen Cipta Karya, yang nantinya akan dibangunkan di Desa Bongkang, Kabupaten Tabalong. Untuk jenis kriteria semuanya sudah kita penuhi, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan.” ujar Erfin Nirza Siregar, Kepala DLH Tabalong.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Tabalong, Jurni, mengapresiasi rencana tersebut. Namun ia menegaskan, pengelolaan sampah perlu diperkuat hingga tingkat kecamatan melalui TPS3R, agar beban TPA tidak berlebihan. Menurutnya, sistem ini terbukti berhasil di Banjarbaru dan bisa menjadi contoh untuk Tabalong.
“Kalau TPS, kami menyarankan semua SKPD membuat perencanaannya, minimal 1 kecamatan 1 TPS3R. Karena kalau sudah ada, TPA Bongkang tidak terlalu overload, karena yang dibawa ke sana hanya yang kecil-kecil atau sebagian sisa yang tidak bisa dipilah. Kita mengacu ke Banjarbaru, di sana setiap kecamatan ada 5–6 tenaga kerja, artinya dari sekian kecamatan ada 60 sampai 70 orang yang bisa membantu warga kita, bekerja, dan punya penghasilan.” ujar Jurni, Wakil Ketua Komisi III DPRD Tabalong.
Dengan dukungan infrastruktur modern ditambah pengelolaan dari tingkat akar rumput, Jurni meyakini pengelolaan sampah di Tabalong akan lebih baik dan menjadi pengelolaan berbasis ekonomi sirkular.
(Muhammad Ariadi/TV Tabalong)
