Radio Suara Tabalong

Komisi 1 DPRD Kabupaten Kukar, Kunker ke BPN Tabalong Konsultasi Penataan Pengelolaan Tanah

RadioSuaraTabalong- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur lakukan kunjungan kerja ke Kantor pertanahan Kabupaten Tabalong dalam rangka silahturahmi serta berkonsultasi terkait penataan pengelolaan tanah di Tabalong.

Bertempat di Aula Kantor pertanahan Kabupaten Tabalong, Kamis (22/4/21) rombongan dewan Kukar disambut langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Tabalong, Agus Sugiono dan jajarannya.

Dalam pertemuannya, ada dua poin penting yang dibahas salah satunya terkait program BPN tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah dilaksanakan bersama pemda Kabupaten Tabalong.Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Tabalong, Agus Sugiono dalam wawancaranya bersama awak media.

“Jadi adanya program PTSL ini sebagai upaya BPN bersama pemda Tabalong dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat secara gratis,”Katanya.

Selain itu tujuan lainnya, tambah Agus bahwa program PTSL yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini agar semua bidang tanah bisa terpetakan dengan jelas,makanya diperlukan peranan dari pihak lainnya seperti pemda dan masyarakat sendiri.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Supriyadi menyampaikan dalam kunjungannya ke Tabalong terutama ke BPN ingin berkonsultasi dan mendapat masukan terkait penataan pengelolaan tanah yang ada di Tabalong, ditambah secara biografis Tabalong bisa dikatakan hampir mirip dengan Kabupaten Kukar,

” Alhamdulilah setelah adanya pertemuan itu mendapatkan masukan dan gagasan dari BPN Tabalong berupa prona, atau bisa disebut dengan PTSL yang mana program ini sedang dilaksanakan BPN Tabalong,” tuturnya.

Adanya gagasan tersebut, membuat Supriyadi sebagai ketua komisi I DPRD Kukar bersama jajarannnya kedepan akan melanjutkan dengan cara mensinkronisasikan dan mengaplikasinya di daerahnya,

Ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya permasalahan kepemilikan tanah ketika Ibu Kota Negara sudah berpindah di kalimantan Timur. (Said)

Klik Untuk Berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Ke Atas