TABALONG HARI INI

Upaya Pencegahan Dan Pengelandalian Corona Virus Disease 2019

Tabalong – Pemerintah Kabupaten Tabalong bersama stakeholder terkait tengah membahas rancangan peraturan daerah, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan corona virus disease 2019, pada 16 November 2020, di Tanjung. Rancangan perda sebagai bentuk keseriusan pemkab tabalong, untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus corona.

Rapat pembahasan raperda ini dipimpin Bupati Tabalong, didampingi Wakil Bupati, Dandim 1008 Tanjung, serta dihadiri perwakilan Kapolres, Perwakilan Kejari, Perwakilan Pengadilan Negeri, Ketua MUI, Kemenag Tabalong. Selain itu juga dilibatkan sejumlah SKPD terkait seperti Disperindag, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan BPBD Tabalong.

Dalam rapat pertama ini, pemerintah daerah meminta saran kepada stakeholder terkait mengenai isi raperda, agar bisa disahkan menjadi perda. Raperda ini kemudian akan menjadi acuan masyarakat tabalong, untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru dengan memperhatikan prokes pencegahan covid 19.

Saat ini Tabalong telah memiliki payung hukum mengenai pedoman pelaksanaan peningkatan protokol kesehatan covid 19 berupa peraturan bupati. Namun menurut Bupati Anang Syakhfiani, perbup masih memiliki kelemahan, sehingga harus diatasi dengan peraturan daerah, yang saat ini tengah disusun.

Peraturan daerah tentang penerapan disiplin protokol kesehatan ini tetap ada ya malah jadi kebutuhan kita, sebelumnya kita telah menerbitkan peraturan bupati, kemudian tiap hari kita terus melakukan kegiatan operasi yustisi, tetapi memang karena dasar nya hanya perbup maka masih ada kelemahan nah oleh karena itu kita siapkan raperda ini dengan harapan kelemahan-kelemahan landasan hukum yang sebelumnya itu bisa teratasi” kata Anang Syakhfiani.

Ruang lingkup pengaturan perda meliputi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi administratif, sosialisasi dan partisipasi. Untuk subjek, wajib melaksanakan 4 M yakni memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan, yakni meliputi perorangan, pelaku usaha, serta pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab. Serta ada beberapa tempat dan fasilitas umum yang wajib melaksanakan 4 M. Dalam raperda juga mengatur mengenai sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang melanggar. Mulai dari sanksi teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, bahkan denda administratif. Awal januari 2020 raperda diharapkan bisa diserahkan kepada DPRD Tabalong, agar bisa dibahas di kalangan legislatif Tabalong.

Ke Atas