TABALONG HARI INI

Raperda Perubahan Atas Perda Retribusi PKB Disahkan, Bab Baru Keringanan Retribusi Ditambahkan

Tabalong – Raperda perubahan atas perda nomor delapan tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, telah disetujui oleh legislatif dan eksekutif Tabalong, pada Rapat Paripurna DPRD Tabalong kelima masa sidang kedua tahun 2020. Dalam rapat paripurna yang digelar 19 Mei 2020 ini, semua fraksi di DPRD Tabalong menyetujui raperda untuk disahkan menajadi perda.

Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam perda nomor delapan tahun 2010, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini. Sehingga untuk optimalisasi pelaksanaannya perlu dilakukan perubahan atas perda tersebut. Raperda perubahan atas perda tersebut, juga berdasarkan permenhub nomor 133 tahun 2015, sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap pengujian berkala kendaraan bermotor.

“Tentang perubahan atas perda Tabalong no. 8 tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Bahwa dengan terbitnya peraturan menteri perhubungan no. 133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, maka perlu adanya penyesuaian terhadap pengujian berkala kendaraan bermotor termasuk dalam mobil retribusi. Oleh sebab itu untuk optimalisasi pelaksanaannya dan juga untuk peningkatan pendapatan asli daerah perlu melakukan perubahan perda ini.” Ucap Anang

Selain penyesuaian tarif, pada raperda perubahan ditambahkan satu bab dan dua pasal baru, tentang pengurangan atau keringanan retribusi. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan, atau keringanan retribusi kepada bupati, melalui Kepala Dinas Perhubungan disertai dengan alasan alasan yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 “Hari ini alhamdulillah ya kami sudah memparipurnakan raperda perubahan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor, yang mana raperda ini merupakan perubahan perda no. 8 tahun 2010. Alhamdulillah raperda ini sudah selesai dibahas oleh komisi 2 dan beberapa catatan yang diberikan ya, diantaranya adalah bahwa keringanan terhadap pengujian kendaraan bermotor ini nantinya tidak harus dengan perda lagi, cukup dengan peraturan bupati, ini akan efesiensi dalam waktu dan juga dalam segi anggaran.” Ujar sumiati

Adapun data yang dimuat dalam permohonan keringanan retribusi ialah, nama wajib retribusi, alamat, nomor uji, nomor kendaraan, jenis kendaraaan, ketetapan retribusi, dan ditandatangani wajib retribusi PKB. Pemberian keringanan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, dan permohonan akan dijawab dalam waktu paling lama tiga bulan. (Alfi)

Ke Atas