TABALONG HARI INI

Pemkab Akan Bantu Modal Pedagang Pasar Ramadan, Simak Teknisnya….

Tabalong – Pemerintah pun telah menetapkan aturan teknis, dalam penyaluran bantuan stimulan usaha bagi pedagang pasar ramadan. Kriteria penerima bantuan dikhususkan hanya bagi pedagang yang rutin setiap tahun berjualan menu berbuka puasa selama ramadan. Baik pedagang kue basah, lauk masak, maupun pedagang sayuran masak.

Hal ini menyusul ditiadakannya pasar ramadan, sehingga pedagang distimulus untuk tetap berjualan tetapi dilakukan di halaman rumah masing-masing atau secara online. Pemkab telah bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, serta camat dan kepala desa untuk mendata para pedagang yang rutin setiap tahun berjualan menu berbuka puasa.

Para pedagang yang setiap tahun berjualan disejumlah titik pasar ramadan di ibu kota kabupaten seperti di Barunak, Umaiyah, Expo Center dan Pasar Lama, akan mendapatkan bantuan permodalan usaha sebesar satu juta rupiah. Sedangkan para pedagang yang berjualan di ibukota kecamatan akan mendapatkan bantuan permodalan sebesar Rp.750.000. dan  para pedagang yang rutin berjualan menu berbuka di wilayah desa akan mendapat bantuan permodalan 500 ribu rupiah.

Mereka pedagang yang mendukung kegiatan bulan ramadan, pedagang kue basah makananan berbuka, pedagang lauk masak, pedagang sayur masak. Yang tahun lalu pedagang tahun ini berdagang itu yang dibantu. Jadi bukan pedagang baru. Pedagang yang rutin berjualan selama bulan ramadan ini yang kita bantu.” Kata Yuhani.

Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menetapkan kuota bantuan bagi setiap pedagang sesuai wilayahnya masing-masing berdasarkan data dari pihak desa dan kecamatan. Untuk tingkat desa, pemkab akan menyalurkan bantuan bagi 10 pedagang.

Sedangkan untuk wilayah ibu kota kecamatan Kelua diberikan bagi 50 pedagang, Muara Uya 50 pedagang, Haruai 40 pedagang, Jaro 30 pedagang, Tanta 30 pedagang, Banua Lawas 30 pedagang, Pugaan 20 pedagang, Muara Harus 20 pedagang, Upau 20 pedagang, Bintang Ara 20 pedagang.

Bantuan bagi pedagang di wilayah ibu kota kabupaten akan merujuk dari data yang telah dimiliki Disperindag yang kemudian disesuaikan kembali dengan data yang diberikan pihak kecamatan. (Munawarah)

Ke Atas