Tabalong – Komisi Dua DPRD Tabalong, yang didampingi Wakil Ketua Satu, mengunjungi perusahaan karet PT Bumi Jaya. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat tentang tidak adanya transparasi penimbangan karet di perusahaan ini.
Dalam kunjungan ini anggota dewan mempertanyakan sistem penimbangan, yang hanya bisa diketahui oleh satu pihak, yaitu dari pihak perusahaan saja. Namun para penjual yang umumnya merupakan pengepul, tidak melihat langsung hasil timbangan karet yang mereka jual ke perusahaan ini.
Sistem ini menurut Wakil Ketua 1 DPRD Tabalong, Jurni, tidak sesuai dengan sistem jual beli yang diterapkan di Indonesia. Karena disini, hasil timbangan barang yang diperjual belikan harus dapat dilihat oleh penjual maupun pembeli. DPRD pun meminta agar pihak perusahaan dapat menyesuaikan sistem penimbangan yang transparan.
Pihak manajemen PT Bumi Jaya yang menyambut anggota dewan ini menjelaskan, sistem penimbangan seperti yang mereka terapkan saat ini, telah sesuai dengan standar internasional. Namun karena permintaan masyarakat, pihaknya pun berniat merubah sistem penimbangan, yang saat ini masih menunggu konfirmasi penanggung jawab perusahaan.
Selain penimbangan, DPRD Tabalong juga menyoroti isu terkait antrian proses penimbangan yang bisa memakan waktu hingga berhari-hari. Serta isu akan ditutupnya Perusahaan Bumi Jaya, yang dibantah langsung manajemen perusahaan. Dijelaskan bahwa perusahaan ini masih sehat, meski harus bertahan ditengah pandemi covid-19, yang menyebabkan pengiriman karet ke pabrik industri dibatasi. (Gazali)
