Jakarta – Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam membangun Mal Pelayanan Publik, pada hari Selasa (10/3) kemarin, Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani menandatangani Komitmen Pembentukan Mal Pelayanan Publik dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia, Tjahyo Kumolo di Aula Kantor KeMenpan Rb di Jakarta.
Bersama dengan 48 Kepala Daerah yang sedang membangun Mal Pelayanan Publik didaerahnya masing – masing, H Anang mengatakan bahwa persiapan Mal Pelayanan Publik Tabalong sudah 90 persen dan sudah mulai beroperasi sejak tanggal 2 Maret 2020, “tanggal 17 Maret 2020 mendatang MPP Tabalong akan soft launching,” jelas Bupati Tabalong.
Meskipun selama ini pelayanan publik bagi masyakat Tabalong telah dilaksanakan secara maksimal di tiap – tiap SKPD, keberadaan MPP Tabalong motor penggerak pelayanan terpadu satu pintu yang semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan mulai dari administrasi kependudukan, berbagai perijinan, pembayaran Pajak daerah maupun retribuso hingga bentuk pelayanan yang diberikan oleh instansi vertikal, BUMN maupun BUMD.
Terobosan dan inovasi dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, efektif dan effisien bagi masyakat ini juga merupakan sebagai bentuk persiapan menjadi Kabupaten Terdepan di Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, “pada intinya adalah inovasi untuk menjadi yang terdepan,” ujar H Anang.
Sebagai daerah dengan nilai penanaman modal asing terbesar di Kalsel yaitu sebesar Rp.18,75 Triliun di tahun 2019, Bupati Tabalong juga menambahkan bahwa keberadaan MPP juga sebagai bentuk upaya memberi kemudahan berusahan dan investasi daerah melalui proses perijinan yang terpadu dan tersistematis.
“Calon investor juga lebih dimudahkan, penanaman modal asing dan dalam negeri terus meningkat sudah pasti berdampak pada kesejahteraan daerah.” Tutup H Anang.
Sebagai informasi, Mal Pelayanan Publik Tabalong yang berada di kawasan yang sangat strategis di Mabuun ini, nantinya akan diisi 27 instansi, seperti Disdukcapil, Dinas Penanaman Modal, Kantor Pajak Pratama, Bank Kalsel, PDAM dan lain sebagainya.
Menteri PAN RB Republik Indonesia, Tjahyo Kumolo mengucapkan terima kasih kepada Kepala Daerah yang telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan MPP, karena dari 514 Kabupaten/Kota se Indonesia tidak banyak yang memiliki MPP.
Menteri juga mengatakan bahwa MPP merupakan salah satu upaya Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, “reformasi birokrasi harus sederhana dan cepat, seperti arahan Presiden” jelas Menteri Tjahyo.
