Pemerintahan

Inspektorat Kembali Ingatkan ASN Tabalong dalam Pelaporan Harta Kekayaan

MediaCenter,Tabalong – Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong kembali melaksanakan Sosialisasi Sinergitas Pengawalan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah, Gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN) / Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Rabu (13/11/2019) bertempat di Pusat Gedung Informasi.

Hal itu sejalan berdasarkan Permendgri No.35 Tahun 2018 tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019,

Adapun salah satu program tersebut, yakni pengawasan yang dilaksanakan berupa program pencegahan korupsi di daerah melalui kegiatan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah serta pengendalian gratifikasi dan pelaporan LHKPN/LHKSN.

Kepala Inspektorat Kabupaten Tabalong, Nooryadi mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan pengulangan dari kegiatan yang lalu, yang intinya untuk lebih meningkatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tabalong agar benar-benar terhindar dan menghindari hal-hal yang bersifat korupsi.

“Yang saya harapkan dari kegiatan ini menjadikan netralitas PNS yakni dalam memberikan pelayanan dengan benar, dan sesuai topuksinya tanpa mengharapkan imbalan dari masyarakat yang dilayani,”jelasnya.

Menurut Nooryadi lagi dalam hal pelaporan LHKPN maupun LHKSN itu diwajibkan untuk semua ASN di Lingkungan Pemkab Tabalong, dimana LHKPN itu untuk pejabat negara seperti Bupati, wakil bupati dan kepala SKPD,Kepala Pengguna anggaran dan lainnya wajib melaporkan harta kekayaan pejabat negara yang selanjutnya disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan LHKSN adalah mereka yang tidak wajib,tetapi mereka diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaaan ASN.

Dirinya mengimbau bagi ASN yang belum menyampaikan laporan agar tidak terlewat waktu, sebab dengan peraturan bupati yang dikeluarkan bahwa siapa saja yang tidak melaporkan dengan waktu yang sudah ditetapkan akan mendapatan sanksi disiplin berupa penundaan pembayaran tunjangan.

Sementara di acara yang sama, Wakil Bupati Tabalong, H Mawardi mengatakan adanya kegiatan merupakan aktivitas yang sangat penting, strategis dan relevan, terlebih bagi upaya bangsa kita untuk kembali bangkit menjadi bangsa yang besar, berwibawa,bersih ,jujur dan bangkit mengejar ketinggalan akibat keterpurukan yang kita alami beberapa tahun belakangan ini.

“Oleh karena itu marilah kita mencegah korupsi dari diri kita sendiri, marilah kita membangun kehidupan sosial yang membenci korupsi ,marilah kita tanamkan budaya malu melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan,”tutur Mawardi.

Terkait sosialisasi kegiatan pengawalan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah oleh TP4D yang dilaksanakan hari ini, Tambah Mawardi, dirinya mengucapkan terima kasih kepada TP4D yang bisa memberikan pengawalan dan pendampingan kepada seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Tabalong dengan baik.

“Untuk itu,saya juga menginginkan agar semua dinas bisa berkomunikasi dengan TP4D, dengan tujuan agar semua kegiatan yang berkaitan dengan uang negara bisa didampingi dan bisa berjalan dengan aman,nyaman dan tenang dalam semua aktivitas.”Pungkasnya.(MC Tabalong/Sy).

Klik Untuk Berkomentar

Tinggalkan Balasan

Ke Atas