Ekonomi & Bisnis

Perangi Rentenir Berkedok Koperasi

MediaCenter, Tabalong- Persoalan rentenir berkedok koperasi menjadi satu poin yang disampaikan Bupati Tabalong H. Anang Syakhfiani saat menghadiri syukuran peringatan Hari Jadi ke-72 Koperasi dan peringatan Hari ke-3 UMKM, di Aula Dinas Koperasi dan UMKM Tabalong, Senin (19/8/2019).

Menurut bupati, pihaknya tidak tinggal diam dan sudah mempelajari aturan terkait keberadaan rentenir yang berkedok koperasi ini.

“Kami sudah mempelajari aturannya. Kami pemerintah kabupaten Tabalong tidak mempunyai kewenangan untuk menertibkan koperasi,” katanya.

Ditambahkan bupati, saat pelaksanaan ulang tahun BPR yang lalu, dalam sambutannya juga disampaikan ajakan kepada kepala OJK untuk turut membantu memerangi rentenir dan berharap pihak kepolisian juga bisa melakukan tindakan.

Sedangkan Pemkab Tabalong sendiri sudah melakukan upaya memerangi rentenir berkedok koperasi ini dengan menjalankan program kredit tanpa bunga Gerbang Emas.

“Dua tahun lalu kita launching kredit gerbang emas tanpa bunga, tetapi ini bukan hanya bertujuan memerangi rentenir. Memerangi rentenir bukan hanya tugas Pemerintah Kabupaten Tabalong tetapi tugas kita semua. Oleh sebab itu tolong ini dipahami. Kita sepakat untuk perangi rentenir di Kabupaten Tabalong,” tegas bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tabalong, Muhammad Faisal, menyampaikan, adanya rentenir kebanyakan atas nama pribadi masing-masing.

Kalaupun ada yang menamakan koperasi dan operasional di Tabalong, menurutnya, secara legal jelas tidak ada izin dari pihaknya.

Menurutnua, koperasi yang dari luar yang mau operasi di satu daerah, maka harus mendapatkan ijin operasional dari pemerintah daerah.

“Selama ini yang kita tahu mereka ajukan ke kita, tapi dalam mengajukan izin ada persyaratan sesuai Permenkop Nomor 02. Nah kalau persyaratan itu ada yang tidak terpenuhi maka dengan sendirinya kita tolak,” tegas Faisal.

Diungkapkannya, salah satu kesulitan mereka dalam minta ijin adalah harus sudah melayani anggota di tempat tersebut minimal 20 orang.

Sementara dalam prakteknya rentenir ini melayani orang yang bukan anggota, sehingga rentenir tersebit tidak bisa disebut sebagai sebuah koperasi.

“Kalau koperasi tidak melayani non anggota, nah yang dilayani mereka orang lain yang bukan anggota. Jadi itu bukan koperasi,” katanya.

Masih menurut Faisal, untuk meminimalkan masuknya pihak luar ini maka diperlukan adanya penguatan dari koperasi yang ada.

“Jika koperasi kita kuat, berjalan dengan baik sesuai aturan. Saya yakin orang atau pihak tidak akan bisa masuk. Biasanya orang akan masuk kalau kita lemah. Makanya kita mempunyai kebijakan akan memperkuat koperasi,” ujar Faisal. (MC Tabalong/Maimun).

Klik Untuk Berkomentar

Tinggalkan Balasan

Ke Atas
Konten Dilindungi!