Pemerintahan

Ombudsman RI : Disdukcapil dan DPMPTSP Tabalong Masuk Zona Hijau

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Tabalong sudah disurvie oleh Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dua tahun terakhir yaitu 2017-2018

Dari survei itu ditemukan dua SKPD yang memenuhi Standar Pelayanan Publik (SPP) yakni, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat.

“Jadi ada dua dinas yang sudah bagus dalam arti standar pelayanannya adalah Disdukcapil dan DPMPTSP,” ucap Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel Noorhalis Majid kepada Media Center Tabalong, Irwin Apriadi, usai menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Survei Kepatuhan Pelayanan Publik 2019 di Aula Penghulu Rasyid, Rabu 19 Juni 2019.

Untuk SKPD selain Disdukcapil dan DPMPTSP di Tabalong, itu nilainya masih dibawah dari 81.

“Hasil penilaian diklasifikasi dengan menggunakan traffic light system yakni Pertama, zona hijau (kepatuhan tinggi) dengan rentang nilai 81-100,”bebernya.

Setelah itu, zona kuning (kepatuhan sedang) rentang nilai 51-80 dan ketiga, zona merah (kepatuhan rendah) rentang nilai 0-50.

“Yang dinilai Ombudsman mengacau pada Undang-undang No.25 tahun 2009 adalah penampakan komponen pelayanan publik,” katanya.

Seperti, ada atau tidak persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan serta sarana pengaduan.

“Ombudsman tidak menilai bagaimana ketentuan terkait standar pelayanan itu disusun dan ditetapkan, namun fokus pada atribut standar layanan yang wajib disediakan pada setiap unit pelayanan publik,”katanya.

Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan berharap kepada SKPD yang belum mencapai zona hijau untuk meningkatkan standar pelayanan. Sehingga dia bisa menjadi standar dalam pelayanan.

Ada dua poin untuk mengatasi itu, menurut Noorhalis. Yang pertama, limpahkan seluruh perizinan ke DPMPTSP. “Jangan lagi ada di dinas lain, arahkan ke DPMPTSP. Maka DPMPTSP lah yang menjadi sorotan,” katanya.

Kedua, semua dinas pelayanan publiknya terhubung dan terintegrasi dengan lapor. “Karena di lapor itu yakni di www.lapor.go.id menjadi bagaian dari biro organisasi yang tupoksinya mendorong agar seluruh aduan yang menyangkut pelayanan publik masuk di lapor,” pungkasnya.

Ke Atas