Pemerintahan

Langkah Pertama Sosialisasi Inventarisasi dalam Kawasan Hutan Tabalong

Media Center, Tabalong – Kegiatan Sosialisasi Inventarisasi Fasilitas Umum, Sosial, dan Permukiman dalam kawasan Hutan Kabupaten Tabalong merupakan tahap pertama dalam rangkaian pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Adapun tahapan pelaksanaannya yaitu sosialisasi dan tanya jawab seputar kawasan hutan Tabalong. Selasa, (30/04/2019).

Bupati Tabalong yang diwakili oleh Johan Noor menyampaikan bahwa Tabalong adalah salah satu Kabupaten yang masih memiliki hutan cukup luas dalam kondisi relatif cukup dengan luas 237.610,82 ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) = 86,460,45 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) = 52.254,55 ha, Hutan Produksi Tetap (HPT) = 52.254,55 ha, dan Hutan Produksi Konversi (HPK) = 2.397,14 ha. Artinya kurang lebih 65% dari wilayah Tabalong adalah hutan.

“Kawasan hutan  menyimpan potensi ekonomi dan fungsi ekologi yang sangat tinggi, jika pemanfaatannya dilakukan secara tidak bertanggung jawab dan tanpa memperhatikan kondisi lokal, maka cepat atau lambat degradasi dan deforestasi akan terjadi.” Ujarnya

Tujuan dari langkah pertama kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan Kabupaten Tabalong usulan daerah. Terkait permasalahan kawasan hutan di lapangan memang diakui sangat tinggi berbagai konflik dan klaim lahan dalam kawasan hutan merupakan permasalahan yang seakan tidak pernah selesai, seiring dengan pertambahan penduduk, kebutuhan masyarakat juga kian meningkat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Tabalong untuk memberikan solusi baik melalui regulasi maupun tindakan nyata agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan konflik dapat diminimalisir.

Sementara itu, Lilis Nurhayati selaku Kepala Kepala Rahmad Susantoro dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah Kalimantan Selatan mengatakan bahwa kawasan desa belum diketahui luasnya berapa hektar yang ada. “Warga bisa saja datang ke kantor kami dengan membawa titik koordinat, jika misalnya titik koordinatnya mereka belum bisa dari KPH Tabalong mungkin bisa petugas kami langsung kelapangan meninjau untuk mengetahui luasnya.” Ujarnya.

Sekitar 43 desa masuk dalam kegiatan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), target pelaksanaan dilapangan tergantung dari tim, karena adanya satu tim berbeda-beda. “Tora bukan menimbulkan konflik, tetapi bisa menyelesaikan konflik. Misalnya sekolah masuk dalam kawasan hutan, pembangunannya itu sedikit susah untuk pembiayaannya. Jika sekolah diluar hutan dan sudah dikeluarkan maka pemerintah bisa memberikan sumbangan ke lokasi tersebut,” tambahnya. MC Tabalong/Maimun.

Ke Atas