Pemerintahan

KPPN Tanjung canangkan zona integritas

Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara (Tanjung) menggelar pencanangan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kamis (14/02) kemarin.


Pencanangan zona integritas ini sebagai langkah awal dan akan dilanjutkan dengan penilaian dari tim penilai kantor wilayah yaitu tim penilai eselon I sampai tim penilai kementrian. KPPN Tanjung menjadi satu dari 50 KPPN yang melakukan pencanangan zona integritas se Indonesia.

 
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel Usdek Rahyono, Sekda Tabalong H AM Sangadji , Kapolres Tabalong, Kajari Tabalong, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, Ketua Pengadilan Agama tanjung dan para pimpinan perbankkan di Kabupaten Tabalong. 


Kepala KPPN Tanjung Bayu Setiawan Yuniarto mengatakan pihaknya terus berupaya untuk memberikan pelayanan secara cepat tepat dan profesional. KPPN Tanjung juga berkomitmen untuk menghindari penyalahgunaan wewemang, praktik KKN dan lemahnya pengawasan.


“Hal ini dilakukan secara serius sebagai upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya. 

Ditjen Perbendaharaan Kalsel Usdek Rahyono mengatakan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM perlu kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak. KPPN Tanjung melayani 90 satuan kerja dari tiga wilayah yaitu Kabupaten Tabalong, Balangan dan Hulu Sungai Utara (HSU).


“Tahun 2019 Pagu Dana DIPA yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan dana transfer yang siap disalurkan KPPN Tanjungsebesar Rp 1.2 Triliun, kami akan berkomitmen dalam mengawal anggaran guna membangun negeri,” ujarnya. 


Setelah pencanangan zona integritas ini KPPN Tanjung diharapkan bisa meningkatkan dalam segala bidang baik dalam manajemen, pelayanan publik dan pengawasan.

Seka Tabalong H AM Sangadji dalam sambutannya mengatakan program ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, selain itu juga mengharap bantuan dari seluruh pihak dalam pengawasan penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah. 


“Khususnya untuk dana desa dari pemerintah pusat, pembinaan terus dilakukan hingga ke tingkat desa, kita bersinergi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih,” ujarnya. 


Pencanangan Pembangunan zona integritas ini ditandai dengan penandatanganan komitmen serta pemukulan gong yang dilakukan oleh Sekda Tabalong. 

To Top
%d blogger menyukai ini: