Sosial & Budaya

Pemkab Tabalong Gelar Rapat SK Gubernur Kalsel

Tanjung, InfoPublik – Telah terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0282/KUM/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Bantuan Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan pertemuan terkait dengan SK tersebut guna menyatukan pemahaman dan persepsi yang sama. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong AM Sangadji menjelaskan bahwa penetapan patokan terkait dengan pengenaan pajak untuk mineral bukan logam dan bantuan itu dulunya kewenangan dari kabupaten itu sendiri.”sekarang ditentukan langsung dari provinsi,”ucapnya di Penghulu Rasyid Tanjung, Kamis (7/9) . Akibat dari itu menghasilkan beberapa perbedaan yang riil dilapangan yang diperhitungkan pemerintah Kabupaten Tabalong. Sehingga diperkiraan dapat menurunkan pendapatan asli daerah. “Seperti halnya SK Bupati Tabalong untuk harga batu kapur Rp 24.000. Namun pada SK Gubernur Kalsel Rp 20.000. Nah tentu saja ini dapat berpengaruh pada pendapatan kita,” tegasnya. Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong H Erwan mengatakan, walaupun ini kewenangan dari provinsi, tetapi objeknya ada di wilayah Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu pemkab tabalong juga harus membuat SK Bupati Tabalong. “Karena itu semua sangat berpengaruh dan berguna untuk mengatur mekanisme dalam pendapatan di Kabupaten Tabalong,” cetusnya. Ia menambahkan, peran camat dalam SK Gubernur Kalsel ini sangat penting. Pasalnya mereka lah yang menguasai dan lebih tahu tentang wilayahnya. MC Tabalong/Ir
Ke Atas